Informasi Wisata

Pembangunan berbasis kreatifitas kemandirian di Pangandaran perlu di perhatikan

Sabtu, 27 Desember 2014 22:23 WIB Redaksi 485
Pembangunan berbasis kreatifitas kemandirian di Pangandaran perlu di perhatikan

Pb/td Pembangunan berbasis kreatifitas dan kemandirian menjadi diskursus yang menarik ntuk dicermati sebagai upaya menumbuhkan upaya-upaya cerdas menuju tercapainya tujuan pembangunan bangsa. Pengalaman masa lalu dalam perencanaan pembangunan yang mengabaikan azaz partisipasi dan demokratisasi, telah membuka pandangan baru yang lebih berpihak pada kemandirian masyarakat. Menurut Teddy Sonjaya pembangunan yang menyebabkan peningkatan dibidang ekonomi, bila tidak dibarengi dengan penyebaran yang merata antar masyarakat, maka Pembangunan tersebut dikatakan gagal. Oleh karenanya, dibayak negara telah berhasil meningkatkan derajad kesejahteraan masyarakatnya.pembangunan ekonomi selalu di upayakan untuk menciptakan kemandirian dan pemerataan kesejahteraan.
Pada tahun 1980-an pengembangan pariwisata di Indonesia sangat dipengaruhi oleh teori pertumbuhan. Konsep pembangunan yang mengagungkan paradigma pertumbuhan, yang percaya sepenuhnya dengan teori-teori tricle-town effect dimana konsep dasarnya adalah dengan mengembangkan perusahaan besar, secara otomatis akan memberikan pengaruh positif pada perusahaan kecil dibawahnya atau masyarakat kecil disekitarnya. Ternyata kajian empiris menunjukkan bahwa asumsi teori modernisasi ini tidak berjalan dengan baik. Seperti Contoh pengembangan pariwisata di Bali, pada tahun 1970-an dengan Nation Development Program (UNDP) dibangunlah hotel yang menganut teori modernisasai tersebut. Konsep ini mendapat kritikan yang sangat tajam, dimana pariwisata dituduh sebagai neo-kapitalisme, yang hanya mengeksploitasi masyarakat lokal, sementara keuntungan atau manfaat dari pembangunan sebagian besar tersedot keluar, dinikmati kaum kapitalis.
Pariwisata konglomerasi memberikan porsi yang sangat kecil kepada masyarakat lokal. Kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan antar lapisan masyarakat makin besar. Pariwisata konglomerasi juga di sunyalemen meningkatkan import barang dan jasa, serta membutuhkan lahan yang sangat luas sehingga banyak lahan penduduk masyarakat lokal yang sudah berpindah tangan untuk memuaskan sektor pariwisata yang berskala besar tersebut. Demikian juga kesejahteraan pembangunan infrastruktur semakin tajam antara daerah tujuan wisata dan daerah non-tujuan wisata.
Dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Indonesia memiliki banyak tantangan dan peluang yang kalau dilihat sebagai suatu totalitas memiliki posisi yang semakin kuat karena adanya difrensi produk yang cukup banyak. Namun dari 25 daerah tujuan wisata di Indonesia, konsentrasi pembagunan kepariwisataan hanya terjadi dibeberapa daerah tujuan wisata saja seperti Bali, DIY, Sulawesi selatan, DKI Jakarta, Riau, dan Sumatera Utara. Pemerintah memberikan dukungan dalam pembinaan dan pengelolaan kepariwisataan daerah melalui PP No.24 Tahun 1979, yaitu mengenai pemberian otonomi daerah, walau pada kenyataan kinerja pembangunan dan pengelolaan belum terwujud secara optimal.di Pangandaran kita berharap keduanya saling menunjang.



Scroll to Top