Ragam

Masyarakat mempertanyakan kinerja bupati pangandaran

Kamis, 01 Januari 2015 18:51 WIB Redaksi 501
Masyarakat mempertanyakan kinerja bupati pangandaran

Kepemimpinan Endjang Naffandy selaku Penjabat Bupati Pangandaran dipertanyakan oleh masyarakat. Mereka menganggap Endjang tidak becus dalam memimpin Pangandaran hampir dua tahun ini.

Masyarakat dari 10 kecamatan yang tergabung dalam Koalisi Pangandaran Bersatu (KPB) akhirnya melakukan aksi di Kantor Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, di Kecamatan Parigi, Kamis (11/12/2014).

Pada saat itu, sekitar 2.000 warga berkumpul menuntut Endjang untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama ini.

Masa tersebut sudah berkumpul di sana sejak pukul 9.00 WIB. Mereka akhirnya membubarkan diri pukul 13.30 WIB setelah adanya penandatangan nota kesepahaman antara masyarakat dengan Pemkab Pangandaran.

Sekitar pukul 11.00 WIB, masa mencoba berusaha masuk ke dalam gedung, dan meminta Endjang untuk keluar. Hingga akhirnya, perwakilan dari masyarakat masuk ke dalam aula untuk beraudiensi.

Berikut delapan poin dari isi nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan Masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran di bawah pimpinan Penjabat Bupati.

Mempercepat pelaksanaan dan realisasikan pelayanan administrasi pemerintahan dalam pelayanan dan penertiban administrasi kependudukan, seperti KTP dan Kartu Keluarga.

Merealiasikan pembangunan infrastruktur secacara merata dan berkeadilan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah kecamatan.

Merealisasikan perlengkapan dinas, badan, lembada dan kantor di KabupatenPangandaran dalam waktu singkat.

DPRD segera melakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan bupati dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan Penjabat Bupati. Terutama aturan yang menimbulkan gejolak di masyarakat, seperti Perbup terkait pupuk bersubsidi, terjadinya konflik sosial pendirian pabrik semen, pertambangan, dan terjadinya indikasi adu domba di masyarakat.

Melakukan evaluasi, revisi terhadap penyusunan RTRW Kabupaten Pangandaran dengan melibatkan elemen masyarakat, akademisi, agar sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat.

Mengutamakan skala prioritas kebijakan penertiban dan penataan pembangunan di bidang infrastruktur dan sarana prasarana lainnya. Contoh sampah di tengah kota, jalan-jalan pemerintah daerah dengan jalan utama lebih banyak kegiatan yang bersifat politis.

Mutasi yang terkesan tak ada ujungnya ujar Arif budiman salah seorang motifator demo ketetika dikonfirmasi di aula bupati

DPRD akan segera membentuk tim terpadi penyelesaian konflik atau persoalan-persoalan tanah, dan pemanfaatan aset daerah. (M Ilham P/A-88)***



Scroll to Top