PADAHERANG PB,- Pemerintah Kab. Pangandaran melalui Dinas Kelautan, Pertanian Dan Kehutanan (KPK) Kabupaten Pangandaran menyampaikan kondisi cuaca yang mulai memasuki musim kemarau, lahan pertanian yang mulai mengalami kekeringan di beberapa wilayah di Kabupaten Pangandaran kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada saat rapat koordinasi katahanan pangan dan buka bersama yang lakukan oleh Kodim 0613 Kab Ciamis di gedung dakwah Kecamatan Padaherang Kab Pangandaran, Jumat(3/7/2015) malam
Rapat koordinasi dihadiri oleh Kementerian Pertanian RI Ketua Tim UPsus Pusat wilayah Jawa Barat Ir Nazarudin MN, Kepala Dinas Kota Banjar, para BPS, BP4K, Dandim Kodim 0613 Ciamis yang diwakili oleh Kastim Mayor Inf Aat Supratna, Muspika, kelompok tani, dan penyuluh di wilayah Kota Banjar dan Kab Pangandaran.
Disampaikan Kadis KPK Kab Pangandaran Ir Adi Nugraha, lahan pertanian yang kini di beberapa daerah di Kab Pangandaran mencapai seluas 4.128 Ha yang terancam kekeringan.
"hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya, pola tanam yang tidak menentu, curah hujan kurang dan yang lebih pelik lagi semakin gundulnya hutan di daerah resapan air di kawasan hutan milik Perum Perhutani," ujarnya.
Pihak kami pun Pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan pihak Perhutani untuk menyikapi permasalahan tersebut, pasalnya dampak terbesar kekeringan tersebut mulai dirasakan berkurangnya debit air di beberapa wilayah
"Bagaimana nasib masyarakat Pangandaran ke depan, kalau makin hari debit air makin berkurang apalagi bagi masyarakat yang bermukim di daerah dataran tinggi. Kalau saja kawasan tersebut bisa kita tanami, maka kita akan tanami, tapi kan itu kawasan milik Perum Perhutani tidak mungkin kita bisa menamam pohon di daerah tersebut," ucap Adi seraya mengatakan bahwa pihaknya juga telah memberikan puluhan ribu bibit pohon untuk ditanam di daerah sengkedan/lereng gunung yang dimaksud dan merupakan lahan milik warga.
Lanjut Adi, tidak hanya sampai disitu, untuk menangani di musim kekeringan tersebut pihaknya pun telah memberikan bantuan kepada para petani berupa bantuan pompa air, sumur pantek, traktor dan cobine.
Sementara Ketua Tim Upsus Pusat wilayah Jabar Kementerian Pertanian RI Nazarudin mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah mengetahui bakal terjadi kekeringan di beberapa daerah.
"Kami tahu bakal terjadi musim kemarau yang memngakibatkan kekeringan di beberapa wilayah berkat adanya koordinasi dengan pihak BPBD terkait keadaan cuaca saat ini," ujarnya.
Lanjut Nazarudin, maka dari itu untuk menanggulangi kekeringan tersebut, pihaknya akan memberikan bantuan berupa pompa air ke daerah yang terlanda kekeringan serta menganjurkan pola tanam dari padi menjadi palawija.
Adapun langkah-langkah untuk mengantisipasi kekeringan yang pertama yaitu melakukan rapat koordinasi tentang penyusunan jadwal tanam sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan mengkoordinasikan dari mulai dingkat desa dan kecamatan, menyelamatkan tanaman padi yang sudah ada (standing crop) dengan pemanfaatan pompa air dari sumber yang tersedia, melakukan pemantauan pengaturan air dengan cara gilir giring, tidak memaksakan tanam padi bagi daerah yang tidak terjamin pengairannya dan menanam tanaman pengganti yang lebih teloran terhadap kekeringan seperti palawija dan hortikultura), pembersihan dan perbaikan jaringan irigasi, saluran air dan pembersih an galengan/pematang serta memanfaatkannya dan meninventarisasi kekeringan dan pembuatan laporan kekeringan dengan berkoordinasi bersama POPT.
Dikatakan Nazarudin, dukungan sarana untuk mengantisipasi kekeringan dilahan pertanian, yaitu pompa air yang sudah diserahkan pada tahun 2015 yang bersumber dari APBNP 4 unit, bersumber APBN 8 unit, APBN Mitigasi kekeringan 6 unit, APBN pengadaan Provinsi 30 unit.
"Dan yang sudah ada di kelompok tani pada tahun 2014 sebanyak 368 unit yang mobile di UPTD 25 unit, yang mobile di Dinas Pertanian kabupaten 20 unit," ungkapnya.
Menurut Nazarudin, berdasarkan data yang diterima oleh Kementerian Pertanian RI, luas areal yang terkena kekeringan sampai minggu ke empat di bulan Juni 2015, yaitu seluas 421 Ha, yang tersebar di 8 kecamatan yang ada di Kab Ciamis dan Pangandaran.
"Sedangkan areal yang terancam kekeringan seluas 2.336 Ha, yang tersebar di 12 kecamatan di Kab Ciamis dan Pangandaran," ucapnya.
Sementara Mayor inf kasdim Aat Supriatna mengatakan hal yang sama terkait penanganan di musim kemarau/kekeringan.
"Sama halnya dengan pihak kementerian Pertanian, bahwa pada awalnya kami sudah tahu bakal terjadi kekeringan, melalui program ketahanan pangan, kami akan memberikan bantuan kepada para petani/kelompok tani khususnya di daerah Priangan Timur," kata Aat. (Agus Kusnadi)