Rwanda - Juru bicara Pemerintah Niger, Amadou Abdulrahman, mengumumkan melalui sebuah pernyataan di televisi pemerintah bahwa negara itu membatalkan perjanjian kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, yang telah berlaku sejak tahun 2012.

"Pemerintah Niger, dengan mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan rakyatnya sendiri, telah memutuskan, dengan cara yang bertanggung jawab, untuk segera membatalkan perjanjian yang mengizinkan militer AS dan personel sipil Departemen Pertahanan AS berada di wilayah Nigeria," ujar Amadou Abdouraman, juru bicara tersebut, dalam sebuah pernyataan di televisi pemerintah, demikian laporan Anadolu melaporkan. Juru bicara Abdulrahmane mengatakan hal ini setelah delegasi militer tingkat tinggi AS yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Afrika, Molly Fee, mengunjungi ibukota Niger, Niamey, awal pekan ini. Abdulrahmane menuduh para pejabat senior AS tersebut tidak mengikuti protokol diplomatik dan tidak memberi tahu Niger mengenai komposisi delegasi tersebut. Dia mengatakan bahwa dia menyesalkan niat delegasi AS untuk menyangkal hak berdaulat rakyat Nigeria untuk memilih mitra dan kemitraan yang benar-benar dapat mendukung perang melawan terorisme. Setelah penggulingan Presiden Niger Mohamed Bazoum pada bulan Juli, Pemerintah Niger menuntut penarikan pasukan Prancis. Namun, AS mempertahankan pangkalan pesawat tak berawak dengan 1.000 tentara di utara.

Oleh karena itu, Abdulrahmane menyatakan bahwa pemerintahnya menganggap kehadiran pasukan AS di wilayah Niger sebagai tindakan ilegal karena tidak disahkan secara demokratis dan memberikan kerugian bagi Niger, terutama dalam hal kurangnya transparansi mengenai operasi militer.

Tidak hanya itu, militer Niger sebelumnya telah membatalkan dua kemitraan keamanan dan pertahanan dengan Uni Eropa, keduanya pada tahun 2023. Dan pada bulan Desember, negara Afrika Barat dan Rusia menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kerja sama pertahanan.

Adapun rezim sebelumnya di Niger, militer AS memberikan pelatihan kontra-terorisme dan anti-terorisme kepada pasukan Nigeria, yang menggabungkan praktik, taktik, teknik, dan strategi militer yang digunakan oleh pemerintah, militer, penegak hukum, bisnis, dan badan intelijen untuk memerangi dan mencegah terorisme.

Sumber Anadolu




24