Berita Pangandaran

Momen Buka Puasa Bersama Jokowi Dan Kabinet Kemarin (hingga UU DKJ)

Jum'at, 29 Maret 2024 01:10 WIB 21
Momen Buka Puasa Bersama Jokowi Dan Kabinet Kemarin (hingga UU DKJ)

JAKARTA - Kemarin (28/3) diwarnai dengan berbagai peristiwa politik, mulai dari pertemuan Perdana Menteri Jokowi dengan Perdana Menteri Prabowo Airlangga di sela-sela acara buka puasa bersama hingga rapat paripurna DPR yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi undang-undang.

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Harto dalam acara buka puasa bersama dengan para menteri di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Harto, Menteri Koordinator Bidang Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Chajanto duduk di meja yang sama dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Menurut pantauan, tidak diketahui secara pasti apa yang dibicarakan oleh Presiden dengan para menterinya. Namun, suasana buka puasa bersama berlangsung hangat dan penuh canda tawa.

Read more

2. Otto Pemilu kali ini bukan yang terburuk, tapi yang terbaik

Otto Hasibuan, Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabumin Laka, mengatakan bahwa pemilu 2024 adalah pemilu terbaik sejak Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahd Mudo bahwa pemilu ini bukan pemilu terburuk, seperti yang diklaim, tetapi pemilu yang paling damai dan terbaik.

"Ini adalah pemilu yang paling damai, bukan pemilu terburuk seperti yang diklaim oleh para pemohon, tetapi tentu saja pemilu yang terbaik," kata Otto dalam pembukaan sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) I, Jakarta, Kamis.

Otto mengatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Agnes-Muhaimin dan Ganjar Mahmud dalam persidangan merupakan narasi yang penuh dengan asumsi yang seolah-olah menggiring opini bahwa kekalahan mereka disebabkan oleh pemilu yang curang.

Read more

Airlanga: Kader Partai Golkar siap ditempatkan di mana saja

Airlanga Harth, Ketua DPP Partai Golkar, mengatakan bahwa kader-kader Partai Golkar siap ditempatkan di mana saja, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.


"Kami siap ditempatkan di mana saja. "Golkar memiliki banyak kader dan mereka siap ditempatkan di mana saja, di legislatif maupun eksekutif," kata Airlangga usai menghadiri buka puasa bersama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Namun, Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengaku hingga saat ini belum ada permintaan dari Prabowo Subianto kepada Golkar untuk menyiapkan eksekutif yang memiliki kualifikasi tinggi untuk menjadi menteri.

Read more

4. KPU sebut gugatan Ganja Mahfood salah soal TSM

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan oleh kubu Pranowo - Mahfud Md terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) adalah keliru. Penasihat hukum KPU RI Hifzil Alim dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) I di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa "pemohon yang memilih mengajukan permohonan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM ke MK dan bukan ke Bawasul padahal masih ada waktu 14 hari adalah salah besar. adalah keliru dan harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima".

Hifzil menyatakan bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM merupakan ranah Bawaslu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No. 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

Lebih lanjut, hal yang sama juga diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Read more

5. Rapat Paripurna DPR Setujui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Provinsi Khusus Ibukota Jakarta

Rapat Paripurna ke-14 DPR RI masa persidangan ke-IV tahun sidang 2023-2024 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Provinsi Khusus Ibukota Jakarta (RUU DKJ).

"Apakah pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat disetujui?", kata Ketua DPR RI Puan Maharani pada hari Kamis di ruang paripurna Gedung DPR RI di Jakarta. Pertanyaan ini dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir dalam rapat paripurna DPR RI.

Sebelum persetujuan akhir diberikan, Puan terlebih dahulu meminta persetujuan atas usulan perbaikan ketentuan pasal 24 RUU DKJ yang disepakati akan diputuskan dalam rapat paripurna hari Kamis, berdasarkan rapat konsultasi hari Selasa (27/3) di Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

Read more

.

.



Scroll to Top